MUI Penundaan Sertifikasi Halal Bentuk Pelanggaran Hak Publik
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menilai rencana penundaan kewajiban sertifikasi halal yang sedianya mulai berlaku 18 Oktober 2026 sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak publik.
Prof Ni’am mengingatkan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan sejak 17 Oktober 2014. Pemerintah kemudian memberikan waktu penyiapan infrastruktur selama lima tahun hingga 2019, dilanjutkan relaksasi sampai 17 Oktober 2024, dan kini diperpanjang secara terbatas hingga … .
Sumber : Berita Obrolan terkini
About The Author
