Menggugat Marwah Birokrasi dan Upaya Memutus Rantai Korupsi di Tulungagung

Kabupaten Tulungagung saat ini berada dalam cengkeraman krisis legitimasi yang mendalam pasca tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pucuk pimpinan daerahnya. Guncangan politik ini bukan sekadar menjadi catatan hitam dalam sejarah hukum daerah, melainkan telah merobek selubung kepercayaan publik terhadap institusi administratif yang seharusnya menjadi pilar pelayanan rakyat.

Penangkapan tersebut meninggalkan lubang besar pada setiap produk hukum yang pernah dilahirkan, menciptakan situasi di mana setiap keputusan yang diambil di bawah bayang-bayang rezim lama kini dipertanyakan keabsahannya. Di tengah kegamangan ini, perhatian publik tertuju tajam pada posisi Penjabat Sekretaris Daerah yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala BKPSDM, sebuah kondisi yang dinilai sebagai anomali dalam Hukum Administrasi Negara.

Secara filosofis dan yuridis, rangkap jabatan di tengah pusaran krisis merupakan ancaman serius terhadap prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika satu tangan memegang kendali koordinasi daerah sekaligus otoritas penuh atas administrasi kepegawaian, muncul kekhawatiran besar mengenai terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kondisi ini memicu kritik keras dari para praktisi hukum senior, termasuk Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L., yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan tetapi juga harus terlihat nyata di mata masyarakat. Sebagai sosok yang memimpin Dewan Sengketa Indonesia di Tulungagung serta menjabat Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia setempat, beliau memandang bahwa ketidakpastian administratif ini berdampak sistemik hingga ke akar rumput, termasuk para petani yang berada di bawah naungan HKTI Tulungagung yang beliau pimpin. Bagi beliau, birokrasi tidak boleh bersembunyi di balik prosedur jika prosedur tersebut lahir dari rahim kekuasaan yang telah terkontaminasi rasuah.

Senada dengan keprihatinan tersebut, Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT, yang merupakan advokat yang sudah terdaftar di pengadilan tinggi negeri sekaligus penulis buku hukum, menekankan pentingnya langkah korektif yang berani dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Beliau berargumen bahwa stabilitas daerah tidak akan pernah tercapai selama sistem pemerintahan masih dijalankan oleh pejabat yang hanya bersifat sementara dan rentan terhadap manipulasi politik sisa-sisa rezim lama. Menurut pandangannya, audit kepatuhan terhadap seluruh kebijakan transisi menjadi mutlak dilakukan secara transparan agar tidak ada kepentingan tersembunyi yang merugikan hak konstitusional rakyat.

Tanpa adanya transparansi dan pembersihan total melalui mekanisme meritokrasi yang jujur, Tulungagung hanya akan berpotensi terjebak dalam siklus nepotisme yang bersembunyi di balik legalitas formalitas.

Pada akhirnya, perjuangan untuk memulihkan Tulungagung adalah perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan hukum yang memihak pada kepentingan umum. Redaksi memandang bahwa setiap kebijakan aparatur sipil negara yang diputuskan oleh tangan-tangan tanpa legitimasi penuh merupakan sebuah pertaruhan berbahaya bagi nasib rakyat.

Oleh karena itu, penghentian rezim penjabat melalui seleksi terbuka yang transparan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai transnasionalisme. Hukum harus mampu membedah borok di jantung birokrasi agar masyarakat Tulungagung tidak lagi menjadi sekadar pelengkap penderita dalam drama kekuasaan, melainkan menjadi subjek utama yang mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan bermartabat.