Yasonna: RUU MLA Indonesia-Rusia Berantas Tindak Pidana Transnasional

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambut baik disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana menjadi Undang-Undang.

Yasonna mengatakan, perjanjian yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR itu sangat penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional. Tahap pengesahan Perjanjian MLA antar kedua negara dimulai sejak ditandatangani di Moskow, Rusia pada 13 Desember 2019. Dan diselesaikan pembahasannya bersama DPR pada 6 September 2021.

Pengesahan Perjanjian MLA akan semakin memperkuat kerja sama di bidang hukum guna mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan berupa perampasan aset hasil tindak pidana.

“Seringkali pelaku kejahatan memanfaatkan keterbatasan yurisdiksi negara dengan cara melarikan diri atau memindahkan aset hasil kejahatan ke luar negeri guna menghindari proses hukum,” ujar Yasonna, di Gedung DPR, Selasa (21/9).

Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut mengungkapkan, perjanjian MLA RI-Rusia merupakan capaian luar biasa bagi diplomasi kedua negara yang memiliki sejarah hubungan diplomatik selama 70 tahun. Terlebih, Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun secara ekonomi.

“Dalam kerangka perjanjian antara RI-Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana, pemerintah Indonesia atau sebaliknya, dapat melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan hasil dan sarana tindak pidana,” ujarnya.

Yasonna menegaskan, kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip hukum internasional, menghormati kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan dan saling menguntungkan.

“Dalam perjanjian ini juga diatur asas retroaktif atau berlaku surut, sehingga dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi sebelum disahkannya perjanjian ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Yasonna.

“Perjanjian MLA ini sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Jokowi dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum,” ujar Yasonna. [DIR]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID