Urusan Nama Baik Luhut Bolak Balik Ke Kantor Polisi

0

Luhut Binsar Pandjaitan sangat serius melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke polisi yang dianggapnya melakukan pencemaran nama baik. Menko Kemaritiman dan Investasi ini sampai rela bolak balik ke kantor polisi untuk melengkapi laporannya. 
 
Kemarin, Luhut kembali datang ke Polda Metro Jaya. Ini adalah kedatangan kedua, setelah yang pertama pada Rabu pekan lalu (22/9). Kedatangan Luhut kali ini untuk memenuhi panggilan polisi, yang memintai keterangannya atas laporan yang diajukan.
 
Luhut datang dengan menumpang Lexus berplat nomor B 1023 RFW, pukul 08.30 WIB. Luhut tampil khas, dengan mengenakan setelan kemeja putih dibalut jas hitam, lengkap dengan masker dua lapis. 
 
Polisi yang dikenal sebagai menteri serba bisa ini langsung menuju Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya, Juniver Girsang, mendampingi sambil menenteng beberapa dokumen. “Nanti saja ya, nanti saja,” ucap Luhut, saat ditanya wartawan, sambil bergegas masuk.
 
Pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam. Luhut keluar pukul 09.28 WIB dan langsung memberikan keterangan kepada wartawan yang menungguinya. Dia bilang, akan mengikuti semua proses hukum, termasuk melakukan mediasi. Namun, Luhut ogah mengambil jalur damai. 
 
“Mediasi ya silakan saja. Tapi saya ingin sampaikan supaya semua kita belajar, tidak ada kebebasan absolute. Tapi, bebas dan bertanggung jawab,” tegas mantan Dubes Singapura ini.
 
Luhut merasa, laporannya penting untuk mengajarkan pentingnya berpikir sebelum berbicara. “Jadi, pembelajaran untuk semua, jangan sembarang ngomong. Tidak boleh begitu,” tegasnya lagi.

 

Dia paham, setiap orang memiliki hak asasi untuk mengutarakan pendapat. Namun, dia menekankan, orang lain yang jadi topik pembicaraan pun memiliki hak asasi. Seperti dirinya yang berhak membersihkan namanya dari anggapan buruk seperti yang disampaikan Haris Azhar dan Faris Maulidiyanti. Luhut tak ingin keluarganya berpandangan dirinya melakukan kecurangan di Papua. 
 
“Saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa saya sebagai orang tua, kakeknya, membuat kecurangan di Papua, yang saya tidak pernah lakukan,” jelas mantan Kepala Staf Kepresidenan. 
 
Luhut memastikan, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua, seperti yang disebut Haris dan Fatia. Semua harta dan bisnisnya sudah tertera dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. Karena itu, dia menantang Haris dan Fatia membuka data atas tuduhan dirinya terlibat bisnis tambang di Bumi Cendrawasih tersebut. 
 
“Silakan aja buka saja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu,” terang dia. 
 
Selain menuntut secara pidana, Luhut juga memastikan akan meneruskan gugatan perdata terhadap Haris dan Fatia sebesar Rp 100 miliar. “Perdatanya tetap. Biar dia suruh bayar Rp 100 miliar. Nanti saya berikan untuk orang-orang yang membutuhkan di Papua atau di tempat lain kan banyak,” tambahnya. 
 
Juniver Girsang menambahkan. Dia mengaku sudah menyerahkan sejumlah barang bukti ke penyidik. Bukti tersebut nantinya bisa diadu dengan data yang dimiliki Haris dan Fatia di pengadilan. “Kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” ucapnya.
 
Dengan laporan ini, penyidik Polda Metro Jaya akan segera memanggil Haris dan Fatia. “Rencana tindak lanjut kami akan mengklarifikasi, mengundang terlapornya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.
 
Untuk waktunya, mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu belum mau memberikan bocoran. “Secepatnya akan kami jadwalkan,” jawabnya.

 

Soal mediasi, Yusri mengaku pihaknya memang mengedepankan pendekatan restorative justice, seperti Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 22 Februari 2021. “Kita kedepankan adalah mediasi. Mediasi di tahap penyelidikan,” imbuhnya.
 
Di tempat terpisah, Haris Azhar mengaku belum mendapat undangan panggilan polisi. “Belum, paling besok (hari ini),” duganya.
 
Dia mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti tandingan untuk menghadapi Luhut. Bukti tersebut berkaitan dengan tuduhannya soal dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu di Papua. “Insya Allah sudah siap,” ujarnya.
 
Pengamat Hukum UIN Jakarta Tholabi Karlie, langkah Luhut membuat laporan ke polisi adalah hal biasa. Sebab, membuat laporan ke polisi merupakan hak semua orang. 
 
“Kehadiran LBP ke Polda merupakan hak konstitusional yang bersangkutan terkait perkara yang disoal. Sah-sah saja, tidak ada yang salah,” ujarnya. [UMM]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *