Sidak Ke Pasar Tanah Abang Yang Sepi Teten Regulasi Tranformasi Digital Harus Ada Keberpihakan Ke UMKM

0

<p>Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki melakukan sidak ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9) siang dan menerima banyak keluhan dari pedagang banyak yang sepi membeli dagangannya, hingga mendapati beberapa ruko banyak tutup hingga sepi.</p>

<p>Padahal, Pasar Tanah Abang pernah menjadi pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Namun mesti diakui, di era digital, pasar yang telah ada sejak tahun 1735 itu mengalami tantangan berat dalam hal perubahan perilaku pasar dari offline ke online hingga serbuan produk asing.</p>

<p>Lantas Teten menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi para pelaku UMKM salah satunya melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital termasuk kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan persaingan usaha.</p>

<p>Ia mengatakan, era digital memang tidak terhindarkan sehingga para pedagang dan pelaku UMKM di dalamnya harus go digital dan terus berinovasi.</p>

<p>&ldquo;Jadi isunya bukan pedagang <em>offline</em> kalah dengan mereka yang online, namun bagaimana UMKM yang sudah <em>go</em> <em>online</em> harus memiliki daya saing dan mendorong produk lokal untuk tumbuh dan berkembang,&rdquo; ucapnya, Selasa (19/9).</p>

<p>Teten mengatakan, transformasi digital yang berkembang harus dinavigasi sehingga disrupsi dapat terjadi dengan lebih moderat dan tidak tumbuh secara liar.</p>

<p>Sejak berlaku efektif pada 25 Agustus 2023, Uni Eropa misalnya telah menerbitkan regulasi khusus terkait layanan digital, demikian juga India, China, dan AS yang merilis kebijakan serupa.</p>

<p>Dalam konteks Indonesia, Teten mengatakan, digitalisasi mendatangkan dampak yang besar, baik negatif maupun positif. Jika tidak ditopang dengan regulasi yang baik, maka digitalisasi akan menjadi ancaman bagi pelaku ekonomi domestik.</p>

<div style=”page-break-after: always”><span style=”display: none;”>&nbsp;</span></div>

<p>Ia memantau para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan omzet rata-rata lebih dari 50 persen. Meskipun mereka juga sudah melakukan transformasi dalam berjualan dengan memasarkan produknya secara online tetapi tetap saja sulit bagi sebagian besar mereka untuk bisa meningkatkan kembali omzet usahanya.</p>

<p>&ldquo;Kami sudah melakukan diskusi pasar, mereka mengalami penurunan penjualan. Meskipun pada waktu tertentu ada peningkatan tetapi bisa dipastikan ini dampaknya bisa permanen,&rdquo; katanya.</p>

<p>Menurut&nbsp;Teten, hal yang perlu diatur adalah mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak.</p>

<p>&ldquo;Lalu mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,&rdquo; ujarnya.</p>

<p>Ia menekankan, pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik yang di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri.</p>

<p>&ldquo;Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen yang legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,&rdquo; kata Teten.</p>

<p>Ia mengamati, sampai saat ini pedagang UMKM yang berjualan secara online sebagian besar merupakan seller produk impor atau mereka tidak memiliki produk sendiri.</p>

<p>&ldquo;Hari ini 56 persen dikuasai e-commerce asing secara total revenue untuk akumulasi produk lokal dan impor. Bukan hanya UMKM produsen lokal yang harus semakin kuat, namun juga dari sisi masyarakat sebagai konsumen juga harus menjadi perhatian, sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Ekonomi Digital Indonesia,&rdquo; katanya.</p>

<p>Untuk itu, Teten menekankan pentingnya untuk memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.</p>

<p>Menurut dia, salah satu langkah yang mendesak saat ini yakni merealisasikan kebijakan transformasi digital dari sisi investasi, perdagangan, maupun persaingan usaha.</p>

<p>Data menunjukkan, pertumbuhan pasar perdagangan elekronik cukup pesat. Dari data Bank Indonesia (BI) nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp 476 triliun.</p>

<p>Volume transaksi tercatat 3,49 miliar kali. Nilai transaksi perdagangan elektronik pada 2022 lebih tinggi 18,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 401 triliun.</p>

<p>Dengan data pertumbuhan perdagangan elektronik yang demikian, Menteri Teten memastikan digitalisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.</p>

<p>&ldquo;Pasar belanja online Indonesia harus memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal, bukan produsen dari negara lain. Belum lagi, program Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terganggu bila barang-barang dari luar masuk begitu mudahnya,&rdquo; tegas Teten.</p>

<p><strong>Curhat</strong> <strong>Pedagang</strong></p>

<p>Salah satu pemilik usaha toko baju wanita di Tanah Abang Juliarti, mengaku pendapatannya menurun hingga 50 persen sejak musim Lebaran 2023 hingga saat ini. Bahkan ia telah mencoba berjualan online namun tetap saja sepi pembeli.</p>

<p>&ldquo;Jualan online dan offline sama-sama sepi, bahkan menurun secara drastis. Pendapatan terus berkurang, tetapi harga sewa terus naik. Saya pun pernah ambil bahan baku sampai utang,&rdquo; curhatnya.</p>

<p>Ia mengatakan, sudah berjualan di Tanah Abang selama 10 tahun lebih, dan memang saat ini dampaknya yang paling terasa.</p>

<p>&ldquo;Sebenarnya saya setuju saja tetap ada e-commerce. Tetapi memang harus adil, dan harganya sesuai dengan yang ada di pasar,&rdquo; kata Juliarti.</p> .
Sumber : Berita Bisnis Hari Terbaru

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *