Polisi Wanti-wanti Masyarakat Agar Tertib Nggak Lewat Jalur Khusus, Pesepeda Bisa Ditilang Lho

Para pesepeda yang melintas di Ibu Kota diharapkan memanfaatkan jalur khusus yang sudah disediakan. Jika tidak, bisa kena denda lho.

Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar mengungkapkan, ada aturan bagi pesepeda yang harus dipatuhi mengenai penggunaan jalur sepeda.

“Siapa bilang pesepeda tidak bisa dikenakan sanksi (tilang). Ada dalam Undang-Undang, bahwa mereka bisa dikenakan sanksi,” kata Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, di Jakarta, Kamis (4/3).

Aturan pesepeda bisa dikenakan sanksi hukum tertuang dalam pasal 299 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyi aturannya, pengguna kendaraan tidak bermotor yang dapat membahayakan pengguna jalan lain bisa dipidana kurungan 15 hari penjara atau denda paling banyak Rp 100 ribu.

Fahri menuturkan, sikap patuh pesepeda diperlukan agar bisa menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih melakukan uji coba efektivitas jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-MH Thamrin. “Pesepeda wajib masuk ke jalur sepeda yang telah dibuat,” tegasnya.

Berdasarkan pengamatan, tak sedikit pegowes bergerombol di jalanan dan tidak memafaatkan jalur sepeda. Alasan mereka, jalur sepeda kecil dan tak ada pembatasnya. Misalnya, jalur sepeda di jalan kawasan Melawai dan Blok M, Kebayoran Baru. Di sini, banyak jalur sepeda digunakan sebagai lahan parkiran. Namun sayangnya, banyak juga penggowes juga tak memanfaatkan jalur sepeda khusus yang sudah di pasang pembatas seperti di Jalan Sudirman-Thamrin.

Terobos Jalur Sepeda

Meskipun sudah ada pembatas, ada pengendara mobil mencoba masuk ke jalur sepeda di kawasan Gelora Bung Karno (BGK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Video ini viral di media sosial. Video ini disebarkan di akun media sosial milik Koalisi Pejalan Kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengungkapkan video ini diambil pada Jumat, pekan lalu.

 

“Ini disebarkan sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak pesepeda. Kan sudah ada pembatasnya. Mobil di video akhirnya mundur karena ada sepeda yang diparkirkan di depannya,” kata dia.

Alfred berharap, ada tindakan tegas kepada para pelanggar jalur sepeda. Baik di jalur permanen, maupun jalur yang baru dibatasi dengan cat.

Dia yang juga bersepeda untuk pergi bekerja setiap hari, mengaku amat menyesalkan peristiwa itu. Apalagi, beberapa sebelum kejadian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengecek jalur sepeda permanen di lokasi itu.

Alfred menilai, pelanggaran itu terjadi lantaran minimnya sosialisasi jalan sepeda permanen yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kita protes sosialisasi kebijakan jalur proteksi ini last minute. Sosialisasi hanya tiga hari sebelum dibuka. Itu tidak cukup. Minimal itu sosialisasinya satu atau dua bulan,” sarannya.

Merespons ini, AKBP Fahri Siregar mengaku, belum bisa memberikan hukuman terhadap pelanggar jalur sepeda itu. Karena, penggunaan jalur sepeda permanen masih dalam masa sosialisasi.

“Kami akan mengkaji efektivitas jalur sepeda permanen ini,” terang Fahri.

Ditegaskannya, penindakan bakal diterapkan pihaknya setelah jalur tersebut diresmikan.

Fahri mengimbau, para pengendara kendaraan bermotor untuk tidak memasuki jalur sepeda permanen. Sebab, hal itu membahayakan pengendara sepeda.

“Di jam tertentu, kami sudah minta Dishub (Dinas Perhubungan) berjaga untuk mengarahkan petugas supaya kendaraan bermotor tidak melintas di jalur sepeda,” ujarnya.

 

Pelaksana Harian Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Syamsul Mirwan mengatakan, pihaknya hanya bisa mengerahkan petugas menjaga jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman pada pagi pukul 05.30-08.00 WIB. Dan sore hari, pada pukul 16.00-18.00 WIB.

Menurutnya, penyerobotan jalur sepeda terjadi di luar jam patroli. Syamsul mengaku, tak mungkin menjaga 24 jam karena personelnya terbatas. Untuk menciptakan ketertiban membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Masyarakat harus sadar, tak mengambil ruas jalan yang bukan haknya. Ini masih baru (sosialisasi), semoga lama kelamaan masyarakat jadi lebih sadar,” ujarnya.

Dia meminta, kepolisian agar melakukan tilang terhadap pengendara yang menerobos jalur sepeda. Salah satunya dengan mengaktifkam tilang elektronik di sepanjang jalur sepeda. “Kita kan hanya bisa mengimbau. Yang menilang kepolisian,” ujarnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji bakal meningkatkan koordinasi dengan polisi untuk mengawasi pelanggaran di jalur sepeda.

“Nanti kami tertibkan. Memang semua harus bersinergi bersama-sama, yang naik mobil, naik motor naik, sepeda termasuk pejalan kaki semuanya harus memahami hak masing-masing,” kata Riza.

Dikatakannya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan panjang jalur sepeda di Ibu Kota. Dengan kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda bukan hanya untuk olahraga, melainkan juga transportasi.

Sebagai informasi, jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin mulai diuji coba pada Jumat (26/2).

Jalur sepeda itu memiliki panjang 11,2 kilometer (km) dengan lebar 2 meter. Pengerjaannya ditargetkan rampung pada akhir Maret ini. Proyek ini diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 30 miliar, dari pendanaan pihak ketiga. [FAQ]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *