Pemkab Bantul Mau Dirikan BLK UPTP, Kemnaker Respons Positif

Kementerian Ketenagakerjaan merespons positif rencana Pemerintah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK).

Nantinya, Pemkab Bantul berniat menyerahkan aspek pengelolaan kepada Kemnaker. Meski dikelola Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengapresiasi kunjungan Muslih ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul. “BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/10).

Pembangunan BLK UPTP di Bantul ini, ujarnya, sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil oleh perusahaan. “Kita harapkan, BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya, untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten,” ujar Budi.

Dia juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ingin, agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD yang bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM di daerah.

Sementara Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK. Juga, seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan.

Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul. “Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul,” ungkap Wakil Bupati Bantul periode 17 Februari 2016 hingga 26 Februari 2021 ini.

Dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini, lanjut Halim, daerahnya telah memiliki lahan seluas 2 hektar, yang dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP. “Saya berharap nantinya masyarakat Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Halim juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. “Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut. Kapan akan dibangun dan beroperasi, itu sepenuhnya wewenang Kemnaker,” tutupnya.

Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las).

Kemudian, BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik). [UMM]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID