Menaker Ida: Transformasi BLK, Kerek Kompetensi, Kurangi Kemiskinan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menekankan agar Balai Latihan Kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK. Ini sebagai salah satu lompatan besar, guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.

Dalam menyukseskan program tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Menurutnya, saat ini Pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Skema ini akan diimplementasikan pada tujuh provinsi yang diprioritaskan, salah satunya Provinsi Maluku.

“Pada rapat yang dipimpin Wapres Kiayi Maruf Amin, Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan mandiri,” kata Ida dalam keterangan persnya, Rabu (13/10).

Sebelumnya, ungkap mantan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (1999-2018) ini, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna melakukan sinergi program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, dalam rangka pengurangan pengangguran dan peningkatan perekonomian berbasis desa.

Di satu sisi, terkait peningkatan kompetensi, politisi Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, agar BLK Ambon harus menjadi garda terdepan menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan industri. Alhasil, bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku.

Lebih lanjut, Ida menyambut baik MoU oleh pihak industri dengan BLK Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat dibutuhkan, sebagai upaya dan sinergi BLK sebagai lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan, baik dari kalangan Pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, juga masyarakat.

“Upaya dan sinergitas inilah yang hendaknya didorong secara maksimal, untuk memperoleh dampak positif mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara regional di wilayah Provinsi Maluku,” papar doktor Ilmu Pemerintahan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini. [UMM]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID