Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko, Hormati Keputusan Yusril

Politisi Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Boyke Novrizon menepis beragam komentar miring ihwal keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara barisannya untuk menggugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ke Mahkamah Agung.

“Kita sama-sama tahu, seorang advokat memiliki hak penuh atas kebebasan dirinya untuk menentukan pilihannya membela siapa, dan negara melegalkan itu. Hormati saja,” ujar Boyke kepada RM.id, Jumat (24/9).

Apalagi, katanya, Yusril memiliki segudang keahlian di bidang hukum. Memiliki ketokohan, integritas, nama besar dan juga memiliki pengetahuan keilmuan yang tinggi. Pun, kesediaan Yusril membela KLB Sibolangit berangkat dari pendalaman persoalan hukum kepartaian ini.

Boyke percaya, seorang Yusril sangat mengedepankan azas kebenaran dan moralitas dalam memutuskan terjun di dalam suatu perkara hukum. Sarannya, semua pihak juga masyarakat lebih baik fokus kepada proses persidangan masalah kasus hukum Partai Demokrat ini.

Kepada kubu Partai Demokrat pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dia menyarankan fokus saja kepada persidangan kasus ini. Jika memang AD/ART Partai Demokrat Kongres V yang didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM sudah benar secara hukum, jangan takut.

“Biarlah hukum negara yang mengatakan atau memutuskan kebenaran itu,” sarannya.

Namun jika hasilnya pihak KLB Partai Demokrat yang menang, atau terbukti memiliki kebohongan sistimatis dengan merubah AD/ART secara sepihak, tentunya harus menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Soal pengacara, Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat Sibolangit ini juga tidak mempersoalkan soal pengacara kubu AHY. Di sana, ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Pihaknya tidak akan menghina, menghakimi taupun memberikan kesimpulan yang tendensius kepada para kuasa hukum Demokrat AHY. “Karena kami sadar mereka para lawyer ini wajib dihargai dan dijaga marwahnya,” tambahnya.

Boyke menilai tidak elok jika seorang Yusril disebut sebagai kuku tajam dari praktek politik yang menindas karena keberpihakannya mendukung KLB dan Moeldoko.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengomentari Yusril yang bersedia menjadi kuasa hukum KLB. Rachland membantah asumsi Yusril yang mengatakan netral dalam keberpihakannya membela perkara.

“Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas,” kata Rachland di Jakarta, Jumat (24/9). [BSH]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID