Disebut Minta Percepatan Pencairan Dana PMD Enam Anggota DPRD DKI Dipelototin KPK

0

Enam anggota DPRD DKI Jakarta disebut meminta percepatan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Salah satunya, untuk pengadaan tanah di Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami maksud keenam anggota DPRD itu.

“Tentu setiap fakta sidang dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (29/10).

Informasi itu, akan didalami dalam saksi yang dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Masyarakat diminta tetap memantau persidangan tersebut. “Kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa,” tandasnya.

Adanya permintaan percepatan pencairan dana dari enam legislator DKI diungkapkan Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Edi, dibacakan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, dengan terdakwa mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Kamis (28/1).

“Izin membacakan BAP. Kami sebutkan, banyak orang lain juga yang meminta tolong proses percepatan pencairan. Contohnya, teman-teman dari DPRD, untuk pengadaan tanah di mana saya lupa, tahun 2019,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

 

Nama-nama yang disebut Edi dalam BAP-nya adalah Wakil Ketua DPRD dari PKS Suhaimi; Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Misan Samsuri; Sekretaris Komisi C DPRD dari PKB Yusuf; anggota Komisi C dari Partai Gerindra Andyka; anggota Komisi C dari PDIP Cinta Mega; dan anggota Komisi A dari Partai Golkar Jamaluddin.

Selain itu, disebut pula eks Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Boy Sadikin.

Setelah membacakan BAP, Jaksa bertanya kepada Edi terkait apa kepentingan orang-orang tersebut meminta proses percepatan pencairan PMD. Sebab, nama-nama itu dinilai tak punya kapasitas untuk meminta Edi sebagai Kepala BPKD.

“Saya tidak tahu. Jadi mereka datang hanya (minta) proses percepatan saja. Memang di BPKD sudah ada SOPnya, sepanjang berkas semua lengkap maka paling lambat 2 hari kami harus mencairkan. Sepanjang semua berkas telah kelengkapan sudah sesuai,” jawab Edi. [OKT]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *