Digarong Lagi, Digarong Lagi Infrastruktur Makanan Empuk Para Koruptor

0

Kerja keras Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dari ujung paling timur sampai ujung paling barat, terus dirongrong dan dijadikan makanan empuk para koruptor. Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah itu, terus-terusan digarong “tikus-tikus berdasi”.
 
Akhir-akhir ini, proyek infrastruktur menjadi kasus paling dominan yang ditangani KPK. Sepanjang 2020 sampai Maret 2021, tercatat ada 36 kasus korupsi pembangunan infrastruktur. Pelakunya beragam, paling banyak adalah kepala daerah, anggota DPR, dan pejabat setingkat kepala dinas.
 
Sepanjang 2021, ada 6 kepala daerah yang dicokok KPK. Empat di antaranya terkait kasus pembangunan infrastruktur.
 
Kasus teranyar terjadi di Musi Banyuasin (Muba). Kasus ini terungkap setelah  KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan alias OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Jumat (15/10) malam. Sehari kemudian, KPK menetapkan Dodi dan tiga orang lainnya sebagai tersangka.
 
Tiga tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muba Herman Mayori (HM), Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Muba Eddi Umar (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SUH). Dodi, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Suhandy sebagai tersangka pemberi suap.
 
Kasus ini bermula ketika Pemkab Muba akan melaksanakan empat pembangunan proyek infrastruktur pada 2021. Rinciannya, tiga proyek rehabilitasi irigasi dan satu proyek normalisasi Danau Ulak. Untuk melaksanakan proyek tersebut, Dodi diduga memberikan arahan ke Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Muba agar lelang dimenangkan oleh pengusaha yang sudah ditentukan. Dodi lalu membuat daftar paket pekerjaan dan telah menentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.
 
Putra Alex Noerdin itu juga menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan. Besaran fee tersebut yakni 10 persen untuk dirinya, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak lainnya yang terkait dalam proyek ini.
 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam proyek itu, perusahaan milik Suhandy ditetapkan menjadi pemenang 4 paket proyek pembangunan. “Total komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut sekitar Rp 2,6 miliar,” kata Alex.
 
Pada medio September lalu, KPK melakukan OTT atas kasus korupsi infrastruktur. Yang ditangkap saat itu adalah Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah.
 
Andi tersangkut kasus dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana hibah sebanyak Rp 26,9 miliar dan dana siap pakai sebanyak Rp 12,1 miliar. Anzarullah meminta ke Andi agar beberapa proyek pekerjaan fisik dari dana hibah BNPB bisa dilaksanakan orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu. Andi diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta. Anzarullah telah menyerahkan uang Rp 25 juta sebagai uang muka, sisanya diserahkan di rumah pribadi Merya di Kendari.

 

Awal September, KPK juga menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. Budhi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar Rp 2,1 miliar atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.
 
Yang paling menjadi sorotan, ketika KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada 28 Februari lalu. Nurdin diringkus karena menerima suap terkait pengadaan barang, jasa, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang Rp 2 miliar dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Padahal, sebelumnya Nurdin sempat mendapatkan penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada 2017.
 
Kenapa proyek infrastruktur banyak dikorupsi? Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, M Husni Tamrin menyebut, penyebabnya karena ada kelemahan pengawasan atau kontrol dari otoritas terkait dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di daerah.
 
“Ada yang harus dibenahi dalam sistem pengawasan birokrasi pemerintahan ke depan. Sehingga moral hazard ini bisa ditekan sedemikian rupa,” ujarnya, kemarin.
 
Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan hal serupa. Menurutnya, proyek infrastruktur merupakan salah satu sektor yang rawan praktik korupsi di banding yang lain. 
“Kerawanan terjadi sejak dimulai dari pembahasan anggaran di DPR hingga pada tahap pelaksanaan,” kata Boyamin, tadi malam.
 
Salah satu penyebab kerap terjadi korupsi di proyek infrastruktur karena lemahnya pengawasan. Karena itu, ia minta Pemerintah, terutama Kementerian PUPR, memperketat pengawasan, bahkan melakukan audit pada seluruh proyek infrastruktur yang telah dibangun.
 
Boyamin mengingatkan, jangan anggap sepele korupsi infrastruktur. Akibat korupsi ini, kualitas pekerjaan jadi rendah. “Akibatnya, bangunan jadi mudah rusak dan biaya perawatan tinggi,” tutupnya. [BCG]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *