Dialog Dengan PKL Saat Kasih Bantuan Rp 1,2 Juta Jokowi: Cukup? Rakyat: Kurang

0

Berbagai bantuan terus digelontorkan pemerintah kepada masyarakat kecil yang terdampak pandemi, agar ekonomi segera bergerak. Namun, rakyat tetap merasa kurang saja.

Kali ini, bantuan dari pemerintah itu berupa bantuan tunai untuk pedagang kali lima dan warung kecil (BTPKLW). Para PKL yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta jadi yang pertama mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta langsung dari Presiden Jokowi.

Dalam pembagian tersebut, Jokowi sempat bertanya kepada PKL yang hadir. “Cukup ndak?” Lantas dijawab: “kurang.”

Momen tersebut terjadi saat kunjungan Jokowi ke kawasan Malioboro, Yogyakarta, kemarin pagi. Jokowi tiba di Malioboro dengan berjalan kaki dari Istana Negara, Gedung Agung. Kepala Negara didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Seperti biasa, Jokowi mengenakan style kebesarannya, kaus lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam dengan sneakers warna senada. Sementara para menteri hingga Sri Sultan, ikut mengenakan pakaian dengan warna seragam. Bedanya, pejabat yang mengawal presiden menggunakan kemeja panjang warna putih.

Selama berjalan di area Malioboro, Jokowi dan rombongan banyak disambut para pedagang maupun pengunjung. Mereka mengajak RI-1 itu untuk berfoto meski hanya dari kejauhan. Jokowi hanya melempar senyum.

Tepatnya di Jalan Ahmad Yani sebelah Barat, Malioboro, acara pembagian bantuan secara simbolik dibuka. Tidak seperti kegiatan kepresidenan lainnya, acara kali ini tidak menggunakan panggung dan tenda besar. Posisi yang diambil tepat berada di warung Soto Ayam. Jokowi bersama rombongan berdiri di atas pedestrian. Fasilitasnya, hanya microphone yang dipasang dengan tiang besi, tanpa mimbar.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Ngarso Dalem, Gubernur DIY dan bapak wali kota ingin meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung-warung,” kata Jokowi membuka dialog, kemarin.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, program bantuan tunai itu akan diberikan pada 1 juta PKL dan warung kecil di seluruh Indonesia. Penyalurannya dilakukan oleh TNI-Polri. PKL di Malioboro menjadi yang pertama menerima bantuan tunai tersebut. Jumlahnya sebesar Rp 1,2 juta.

“Cukup ndak?” tanya Jokowi. “Kurang!,” teriak PKL dan warga yang memang memadatati kawasan tersebut. Sontak, jawaban warga ini membuat Jokowi dan para pejabat yang hadir sampai tertawa.

 

“Menurut hitungan kita Rp 1,2 juta, cukup, dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta,” timpal Jokowi.

Usai menutup sambutan singkatnya, acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolik kepada dua warga penerima bantuan tunai. Untuk penyerahan amplop berisi uang, diberikan langsung oleh Airlangga.

“Coba buka amplopnya. Ada duitnya nggak,” kata Jokowi kepada seorang ibu penerima bantuan tunai. Perempuan yang sudah berusia lanjut itu, tampak senang memamerkan lembaran uang ratusan ribu kepada warga yang menyaksikan.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik. Seiring dengan situasi pandemi yang semakin terkendali dan didukung oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang telah divaksin.

Kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas mulai meningkat, sehingga berdampak baik untuk ekonomi masyarakat. Termasuk sektor pariwisata yang mulai berangsur pulih. Kata dia, Yogyakarta masih berada pada level 3, meskipun secara riil berada di level 2.

“Kita akan melihat satu minggu ke depan. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta juga sangat baik di tingkat 11,81 persen pada kuartal 2 tahun 2021,“ kata Ketua Umum Golkar itu.

Sementara itu, Rudi yang merupakan perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dia berharap kunjungan Jokowi dapat meyakinkan para wisatawan bahwa kawasan Malioboro aman untuk dikunjungi.

“Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih dengan harapan kunjungan Bapak Presiden,” ujarnya.

Untuk diketahui, bantuan tunai kepada PKL dan warung kecil bukanlah satu-satunya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selama terdampak pandemi. Terdapat 10 jenis bansos yang disalurkan untuk rakyat dengan anggaran lebih dari Rp 268,5 triliun. Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) ini merupakan data per 31 Agustus 2021 lalu.

“Kalau kita lihat, ini adalah stay high karena tahun lalu sudah melonjak sangat tinggi perlinsos-nya,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

Adapun jenis bansos untuk perlinsos terhadap masyarakat yang terdampak akibat Corona ada delapan. Pertama Kartu Sembako kepada 16,1 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 28,6 triliun. Kedua Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan tunai bersyarat untuk 9,9 juta KPM sebesar Rp 20,3 triliun

Ketiga bansos tunai kepada 10 juta KPM senilai Rp 17,25 triliun. Keempat Kartu Prakerja kepada 3,6 juta peserta senilai Rp 12,75 triliun. Selanjutnya bantuan subsidi upah (BSU) pekerja sebanyak 2,1 juta pekerja senilai Rp 2,1 triliun. Daftar keenam, diskon listrik kepada 3,26 juta pelanggan senilai Rp 5,53 triliun. Ketujuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa kepada 5,5 juta KPM senilai Rp 13,7 triliun.

Kedelapan, bantuan kuota internet kepada 36,1 juta siswa dan tenaga pendidik senilai Rp 2,57 triliun. Kesembilan Bantuan Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta peserta baru di 2021 senilai Rp 3,6 triliun. Terakhir, bantuan beras Badan Usaha Logistik (Bulog) sebanyak Rp 3,58 triliun untuk 28,8 juta warga.

Angka realisasi ini meningkat 5,4 persen dari realisasi di periode yang sama di 2020 sebesar Rp 254,6 triliun. Angka ini juga memiliki perbedaan besar dengan anggaran sebelum Corona yang berkisar Rp 176 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pemberian bantuan tunai kepada PKL dan warung ini cukup telat. Seharusnya, bantuan tersebut sudah diprogram sejak tahun lalu, saat pandemi mulai melumpuhkan aktivitas UMKM.

Jumlah penerimanya pun tidak sebanding dengan total pelaku UMKM. Padahal, bantuan tunai dibutuhkan agar pelaku UMKM tetap bertahan. Mengingat sebagian besar usaha mikro adalah milik perorangan.

“Ini hanya sebagian kecil dari total pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Padahal mereka juga butuh subsidi dari pemerintah, agar usahanya tetap bergerak di tengah dampak pandemi,” ujar Bhima saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Tak hanya penerima, total duit sebesar Rp 1,2 juta yang dibagikan itu juga, dianggapnya, sangat kecil. Apalagi diberikannya per empat bulan sekali. “Harusnya Rp 1,2 juta diberikan per bulan selama lima bulan secara terus menerus. Kalau mau diberi sekali, ya harusnya Rp 3-4 juta,” tukas mantan ekonom Indef itu.

Bhima berharap, pemerintah bisa menggeser anggaran lain seperti belanja infrastruktur dan belanja barang untuk dialihkan ke bantuan tunai. “Lalu jangan sampai ini hanya simbolis sesaat, tapi tahun depan bantuan sudah ditarik. Pedagang kaki lima, warung sampai tukang becak tahun depan masih perlu dapat bantuan,” tegasnya. [UMM]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *