Di Saat Pandemi, Rapat Di Hotel Mewah KPK Terpapar Virus DPR

Biasanya, berita urusan rapat mewah di hotel dilakukan para anggota DPR. Tapi kemarin, berita seperti ini justru datang dari markas KPK. Apakah KPK mulai terpapar virus DPR? Entah lah…

Sejak Rabu (27/10) sampai hari ini, KPK punya gawean di luar kota. Tepatnya di Yogyakarta. Acaranya: bukan OTT, tapi menggelar rapat kerja membahas organisasi dan tata kelola, disingkat Ortaka. Rapat digelar di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta. Ini hotel bintang lima yang ada di kota gudeg tersebut.

Selain rapat, KPK juga menggelar Fun Game & Team Work Lomba Kreasi Tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga sepeda santai. Sepeda santai ini direncanakan start di Mapolsek Ngemplak menuju Warung Kopi Klotok Kali Urang Yogyakarta.

Rapat ini dihadiri Pimpinan KPK, Sekjen, seluruh Deputi, seluruh Direktur pada Deputi Penindakan dan Eksekusi, Kepala Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Direktur Manajemen Informasi, Kepala Pusrenstra beserta seluruh staf, dan yang lainnya. Agendanya meliputi rapat evaluasi kinerja/rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) tahunan, evaluasi dan perumusan regulasi pasca alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan pembaharuan struktur kelembagaan.

Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa menyatakan, rapat ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Karena ada pandemi, baru bisa dilaksanakan sekarang. “Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini,” kata Cahya, dalam keterangannya, Rabu (27/10).

Rapat tersebut melibatkan pimpinan dan jajaran pejabat struktural. Tujuannya guna memfinalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi KPK sesuai kedudukan baru. Juga untuk harmonisasi guna menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK.

“Pascapelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas di fungsi KPK sesuai Undang-Undang tersebut,” ujarnya.

Namun, maksud baik KPK ini menuai kritik. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menilai, rapat kerja di luar kota pada masa pandemi menunjukkan ketidakpekaan pimpinan KPK dalam menggunakan anggaran negara. “Etis nggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?” sentil Novel dalam akun Twitter @nazaqistsha, kemarin.

Novel menyebut, baru kali ini KPK mengadakan acara yang agendanya cenderung holiday. Padahal, di Gedung KPK banyak ruangan yang cukup luas untuk mengadakan rapat. “KPK banyak ruang rapat besar yang memadai untuk rapat koordinasi. Baru kali ini KPK adakan acara di lokasi yang jauh (Jogja) dan di hotel bintang 5. Acaranya juga lebih ke tamasya,” tambahnya.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad membenarkan pengakuan Novel. Samad bercerita, semasa kepemimpinannya, KPK tidak pernah menyelenggarakan raker di luar daerah. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan budaya integritas KPK. “Kalau sekarang KPK-nya juga (raker) di hotel bintang 5, berarti fungsi KPK dalam mempertahankan budaya integritas jadi hilang,” tegas Samad.

Dikritik seperti ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melawan. Dia menyebut, pihak yang mengkritik Raker Ortaka KPK tahun ini juga pernah ikut serta dalam kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. “Semuanya diikuti oleh struktur, misalnya Pak Giri, dulu Deputi Dikmas (Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat), Pak Sujanarko dan Mas Febri, mereka juga ikut,” jawab Ghufron.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak ambil pusing dengan kritikan itu. Dia beralasan, lembaga pemerintahan lain juga rapat kerja di luar kantornya.

“Kritikan, masukan, apa pun, tergantung sudut pandang kita. Kalau ada yang mengatakan semua bisa di Jakarta, bisa. Dengan teknologi informasi sekarang bisa. Itu selama ini yang sudah kami lakukan,” ucapnya.

Dia juga memastikan, dalam rapat ini, KPK tidak melakukan pemborosan. Sebab, meski hotelnya bintang 5, tarifnya bintang 3. “Bintang 5, tapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak? Kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel, berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini,” ucap Alex.

Alex mengklaim, KPK selalu transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya. Hanya saja, Alex mengaku tak tahu terkait nominal yang dikeluarkan untuk pembiayaan seluruh agenda rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika ini.

“Sekjen yang tahu. (Yang jelas) itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita nggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” klaimnya.

Jawaban Alex ini membuat peneliti Formappi, Lucius Karus heran. Sebab, KPK kini seakan-akan tidak mau kalah dengan lembaga lain yang melaksanakan raker di luar kota. Seperti juga yang bisa dilakukan DPR. “Wah, jadi yang biasa (mewah) untuk lembaga lain walau sesungguhnya merupakan pemborosan, sudah mulai diikuti oleh KPK,” ucap Lucius. [UMM]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID