Belum Terima Jemaah Indonesia Saudi Ngeyel

Penanganan Corona di Indonesia terus membaik. Banyak negara, bahkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) sudah mengakuinya. Tapi, Arab Saudi masih saja ngeyel. Sampai hari ini, Saudi masih belum mengizinkan jemaah asal Indonesia melakukan umroh.

Seperti diberitakan Saudi Gazette, kemarin, Kementerian Haji dan Umroh Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umroh dan salat di Masjidil Haram, bertambah. Dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari. Sayangnya, jemaah asal Indonesia harus lebih bersabar. Sebab, sampai saat ini, Saudi belum memberikan izin.

“Jemaah WNI memang belum (umroh) sampai sekarang. Kemungkinan Saudi masih menganggap situasi Covid-19 belum baik. Karena sebenarnya, Saudi tidak secara tegas menyampaikan bahwa itu karena Covid-19 di kita belum baik,” tutur Konsul Jenderal KJRI Jeddah Eko Hartono kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Memang, aturan ini tidak spesifik tertuju pada Indonesia. Negara lain yang merasakan hal serupa adalah Pakistan, Mesir, Turki, dan India. Meski negara tersebut berlabel pengirim terbesar jemaah umroh.

Eko meminta masyarakat bersabar. Dia pun memastikan, Pemerintah terus berkomunikasi dengan pihak Saudi agar umroh bagi jemaah Indonesia segera dibuka. Targetnya, tahun ini jemaah Indonesia bisa beribadah di Tanah Suci.

“Kalau bisa, secepatnya. Kami berharap demikian. Tapi, ya tentunya melihat perkembangan di Indonesia dan Saudi juga,” ucapnya.

Indonesia dikenai pembatasan oleh Saudi sejak Februari 2021. Dengan adanya larangan ini, warga umum Indonesia tidak bisa melakukan penerbangan langsung ke Saudi. Saat pelonggaran diberlakukan, yang dibolehkan baru khusus bagi WNI pemegang izin tinggal (mukimin).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, penanganan Corona di Tanah Air sudah berjalan baik. Buktinya, kasus turun drastis dan tingkat keterisian rumah sakit alias bed occupancy rate (BOR) terus berkurang.

Membaiknya penanganan Corona di Indonesia sudah diakui dunia. “Sudah banyak sebenarnya penghargaan tentang bagaimana Indonesia mengendalikan laju penularan dalam waktu singkat,” ucap Nadia, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Lantas, apa yang sudah dilakukan Pemerintah atas sikap Saudi itu? Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah membahas hal ini dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal Bin Farhan Al-Saud.

Faizasyah berharap, ada berita baik setelah kedua menteri melakukan pembahasan. Bukan hal mustahil jemaah Indonesia bisa kembali umroh. Progresnya, Pemerintah Saudi hanya meminta satu vaksinasi tambahan alias booster.

“Intinya, bagi mereka yang divaksin Sinovac harus juga mendapat vaksin tambahan dengan vaksin yang mereka akui. Sementara, Indonesia meminta agar yang menjadi rujukan adalah vaksin yang mendapat emergency use of listing (EUL) dari WHO,” terang Faizasyah.

Sementara, epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menganggap wajar yang dilakukan Saudi. Sebab, pengendalian pandemi harus secara komprehensif, ditinjau dari proses dan logika program. Sederhananya, jumlah orang yang dites harus sesuai eskalasi pandemi. Bukan hanya berpatokan pada positivity rate.

“Tapi yang dilihat, bagaimana negara itu merespons public health-nya. Ini kenapa ketika kita klaim bagus, tapi masih ada yang membantah. Itu karena data kematian dan tesnya,” terang Dicky.

Dengan sikap Saudi ini, lanjut dia, menjadi PR besar bagi Pemerintah dalam memperbaiki 3T, 5M, dan vaksinasi. Selain juga perlu negosiasi bilateral untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Sebab, masing-masing negara punya strategi sendiri untuk menjaga keamanan negaranya. [MEN]