Anggaran Jangan Diecer-ecer Jokowi: Bupati Yang Mampu Bikin Prioritas, Bakal Dikenang Rakyat

Presiden Jokowi meminta para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.

Konsolidasi anggaran di tengah gonjang-ganjing ekonomi akibat situasi pandemi ini, harus betul-betul dilakukan.

“Sekali lagi, anggaran jangan diecer-ecer. Jangan disebar di seluruh pos belanja,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021.

“Sudah saya sering sampaikan, yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19,” tambah Presiden.

Dalam konteks ini, Jokowi meminta para bupati agar melihat rencana APBD secara detail.

“Yang biasa tidak buka secara detail, coba sekarang dibuka. Cek secara detail, ke mana larinya? Output-nya apa? Outcome-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” papar Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, agar anggaran tersebut tidak dibelanjakan ke seluruh pos belanja.

“Jangan semua dinas diberi. Kita tidak punya skala prioritas Tidak tahu prioritasnya yang mana,” tegasnya.

“Untuk kabupaten, menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Misalnya, saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan. Ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru, sekian ribu hektare. Ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,” tegas Presiden.

Jokowi bilang, bupati yang mampu membuat prioritas anggaran, akan dikenang jasanya oleh rakyat.

“Rakyat akan ingat ‘wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua’. Jangan, sekali lagi, semua diberikan ke dinas. Tahun depan, anggaran naik 10 persen, semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!” ungkap Presiden.

Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.

“Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.

“Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan ‘money follow program’, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan,” ungkap Presiden.

Alasannya adalah karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas.

“Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari,” kata Presiden. [HES]

]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID